“Berapa pun yang dilayani tetap menerima Rp 6.000.000 per hari. Baik itu melayani 500 ompreng, 1.000 ompreng, sampai 3.000 ompreng,” ungkap Gus Syaffak.
Pola tersebut, menurutnya, berpotensi membebani anggaran pemerintah apabila tidak disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Ia kemudian membandingkan dengan skema pembiayaan per ompreng yang menurutnya lebih berorientasi kepada penerima manfaat. Dari nilai Rp 15.000 per ompreng, disebut terdapat pembagian sekitar Rp 10.000 untuk menu, Rp 2.000 untuk sewa dapur, dan Rp 3.000 untuk operasional.
Apabila penerima manfaat hanya 1.000 ompreng, maka biaya per ompreng bukan Rp 15.000, melainkan Rp 20.000 sampai dengan Rp 25.000 per ompreng.
“Kalau pendekatannya ompreng, itu lebih memberi pelayanan pada penerima manfaat, dan jumlah dapurnya berapapun tidak masalah” ujarnya.
Menurut dia, sistem yang dibangun untuk pelaksanaan program MBG harus benar-benar berorientasi kepada penerima manfaat.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penentuan titik dan pendanaan dapur MBG. Menurutnya, pendekatan yang digunakan harus dikembalikan kepada jumlah penerima manfaat.
“Kalau pemerintah ingin tegak lurus, pendekatannya dari jumlah penerima manfaat. Dapurnya berapa pun tidak masalah. Pokoknya penerima manfaatnya jelas dan jumlahnya jelas,” ujarnya.
Ia juga menilai dapur yang benar-benar memiliki penerima manfaat yang valid dan sudah siap beroperasi seharusnya tidak dipersulit dalam proses pengajuan maupun verifikasi.