Kurang lebih seperti itulah obrolan saya dengan Muammar Neruda, teman saya satu pesantren, saat kami melihat Pak Kiai menyapu sendiri di halaman ndalem. Beliau masih memakai pakaian santainya –sarung, kaus oblong, dan peci yang agak miring— tak ada beda dengan pakaian santrinya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pakaian santrinya lebih bagus.
Sungguh pemandangan yang mungkin sangat jarang ditemukan di pesantren-pesantren atau institusi lain. Bayangkan, kita melihat sebuah berita nasional yang menayangkan video Prabowo sedang mengelap jendela depan Istana Negara? Belum pernah, bukan?
Dan karena pertimbangan itu, saya dan Muammar Neruda sepakat untuk menyebut kiai kami “CEO” dan fenomenanya sebagai “penyamaran”. Maka, cocoklah sudah dengan tren yang hangat belakangan ini, “CEO yang Menyamar”. Ya, walaupun itu hanya sebuah skenario yang amat fiksional.
Dan tentu, kiai saya tak hanya terjun ke lapangan saat itu saja, tapi juga dalam resik-resik yang lain. Setiap habis salat jamaah di masjid, misalnya, Beliau tak pernah absen menjumputi serakan-serakan sampah di sekitar rute yang beliau lewati sampai kembali ke ndalem. Bahkan sesubtil benang yang terlepas dari pakaian, yang kemudian jatuh menyatu dengan sajadah, tak pernah diabaikannya begitu saja.
Tentu saja dalam budaya feodal masyarakat Indonesia —tak terkecuali di pesantren sendiri— sangat langka menemukan sosok yang seperti itu. Sedari dihajar tanpa ampun oleh elite kerajaan dan bangsa kulit putih selama berabad-abad, kekejaman Orba, hingga kini, kita sebagai rakyat seakan tak diberi celah untuk sebentar saja bernapas.
Kita, dari zaman yang saya sebut pertama kali tadi, hingga yang saya sebut terakhir, selalu dipaksa menerima kenyataan bahwa “pemimpin harus dipatuhi” dan ada pembedaan antara “orang besar dengan orang kecil”. Orang kecil tak punya suara, sedang orang besar selalu koar-koar tentang apa saja. Menciptakan sebuah ruang eksklusif yang hanya dihuni oleh elite yang hanya segelintir itu, tapi mengendalikan mayoritas yang tak berdaya.
Di saat seperti itu, kita tak diberi waktu buat memikirkan alam.
Karenanya, kehadiran sosok seperti kiai saya itu menandakan setidaknya dua hal. Pertama, kebutuhan masyarakat kita akan pemimpin yang mau Murba (bukan “Musyawarah Rakyat Banyak”, tetapi “Meluncur ke Bawah”). Hal itu secara perlahan dapat mengurangi dikotomi antara pemimpin-yang-dipimpin atau kiai-santri. Oleh karena pesantren adalah lembaga yang menjunjung tinggi adab, maka dalam hal ini santri dan kiai dapat membaur tanpa harus melepas atribut ketatakramaan di antara mereka.
Kedua, sebagai implikasi dari poin pertama, maka lingkungan butuh pemimpin yang seperti itu. Dengan pemimpin yang mau Murba, apalagi benar-benar ke tingkatan paling dasar dari kehidupan kita, yaitu alam (kita sering mendengar adagium “manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah”), bukan hanya hablumminannas implikasinya, tapi juga hablummminal-alam.
Namun demikian, hanya mengandalkan Murba saja tak akan cukup untuk menghujam ke titik paling vital dari hablumminal-alam ini. Karena, bahkan, jika hanya bicara soal Murba, seorang pria Solo tak tanggung-tanggung melakukannya. Tak hanya terjun ke masyarakat, tapi juga ke gorong-gorong, hingga baru-baru ini masih rajin bersafari ke daerah-daerah walaupun sudah tak jadi presiden. Hebat betul!
Ali Syariati, salah seorang tokoh revolusioner Iran yang paling getol menantang rezim Shah, pernah mengkritik para intelektual Iran yang terlalu mengagung-agungkan agenda Murba seperti itu. Mereka, intelektual yang dikritik itu, selalu bilang, “Kita selama ini terlalu lelah membicarakan penderitaan kita tanpa bertindak. Oleh sebab itu, kita harus berhenti berbicara dan setiap orang harus mulai bertindak.”