Mengapa media sosial bisa mengubah cara masyarakat memandang standar kesuksesan?
Jawabannya barangkali terpampang setiap hari di layar ponsel: mobil mewah, rumah megah, tas bermerek, liburan ke luar negeri, hingga gaya hidup yang seolah tidak mengenal kata “cukup”. Semua dipertontonkan, disukai, dibagikan, lalu perlahan dinormalisasi sebagai citra keberhasilan.
Logika sederhana masyarakat pun berbicara, “Toh, dia memang sudah sukses.”
Persoalannya bukan terletak pada kemewahan itu sendiri, melainkan ketika kemewahan terus-menerus dipertontonkan sebagai simbol standar kesuksesan. Akhirnya, sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa semakin banyak yang dimiliki, semakin tinggi pula nilai seseorang.
Di sinilah budaya flexing menjadi lebih dari sekadar kebiasaan pamer. Semakin mewah sesuatu yang diperlihatkan, semakin besar rasa penasaran, kekaguman, perbandingan, bahkan keinginan untuk memiliki hal serupa. Dengan kata lain, flexing tidak hanya bekerja melalui barang yang dipamerkan, tetapi juga melalui keinginan yang ditimbulkannya.
Dari sini kita dapat melihat hubungannya dengan kapitalisme.
Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan pribadi, kegiatan jual beli, dan pencarian keuntungan. Namun, kapitalisme tidak berhenti pada menjual barang. Ia juga terus mencari cara agar manusia mau membeli lebih banyak, salah satunya dengan menciptakan keinginan baru.
Lantas, apa hubungannya dengan flexing di media sosial?
Hubungannya adalah media sosial mempercepat semuanya. Dalam hal ini, kapitalisme bukan hanya menjual barang, tetapi juga menjual rasa kurang.
Misalnya, kita dibuat merasa kurang cantik, kurang modis, kurang kaya, kurang produktif, bahkan kurang bahagia. Setelah rasa kurang itu muncul, pasar menawarkan jawabannya: beli ini, gunakan itu, ikuti tren tersebut. Pertanyaan “Apa yang sebenarnya aku butuhkan?” perlahan bergeser menjadi, “Apa yang harus aku punya agar terlihat berhasil?”
Akibatnya, barang tidak lagi dibeli semata-mata karena kegunaannya, tetapi juga karena nilai simbolik yang melekat padanya. Sepatu menjadi penanda status, mobil menjadi simbol kelas sosial, dan liburan menjadi etalase kehidupan. Kita tidak sekadar mengonsumsi barang. Kita mengonsumsi identitas.
Dari pemaparan tersebut, terlihat bahwa flexing secara tidak langsung menjadi bagian dari rantai kapitalisme. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk kemewahan atau setiap keuntungan otomatis merupakan produk dari kapitalisme. Persoalannya menjadi lebih relevan ketika fenomena tersebut ditempatkan dalam konteks ketimpangan kepemilikan kekayaan.
Mengacu pada laporan berjudul Indonesia Economic Inequality 2026: Republic of Oligarchy yang diterbitkan oleh CELIOS (Center of Economic and Law Studies), akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total harta gabungan 55 juta penduduk kelas bawah. Jika dihitung secara rata-rata, perbandingan tersebut setara dengan sekitar satu orang superkaya untuk setiap 1,1 juta penduduk kelas bawah.
Data tersebut menunjukkan bahwa di balik citra kemewahan yang semakin mudah ditemukan di ruang digital, terdapat ketimpangan kepemilikan kekayaan yang sangat besar. Namun, persoalannya bukan sekadar tentang siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan tentang bagaimana kekayaan kemudian dipersepsikan sebagai ukuran keberhasilan dan nilai seseorang.
Ketika kemewahan dijadikan ukuran keberhasilan, keterbatasan ekonomi dapat berubah menjadi krisis harga diri. Seseorang merasa gagal bukan karena hidupnya tidak bermakna, tetapi karena hidupnya tidak menyerupai apa yang setiap hari ia lihat di layar.
Self-Worth dan Net Worth.
Ketika kemampuan finansial tidak mampu mengejar standar tersebut, tekanan sosial dapat mendorong seseorang mengambil keputusan finansial yang berisiko, salah satunya dengan menggunakan pinjaman online (pinjol).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman online mencapai Rp105,63 triliun pada Juli 2026. Angka tersebut tentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pinjaman digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau mengikuti budaya flexing.
Dalam konteks tertentu, pinjaman juga dapat digunakan untuk memenuhi keinginan yang berada di luar kemampuan finansial seseorang. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata keberadaan pinjaman, tetapi ketika tekanan untuk terlihat berhasil ikut memengaruhi keputusan konsumsi seseorang.
Padahal, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki ruang refleksi terhadap konsep “cukup”. Islam menawarkan konsep zuhud, yang bukan berarti menolak kekayaan atau melarang manusia menikmati dunia, tetapi menempatkan dunia sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Dengan begitu, manusia tidak dilarang memiliki banyak, tetapi diajak untuk memahami batas antara kebutuhan dan keinginan.
Pertanyaannya, mengapa konsep zuhud penting dibicarakan di tengah budaya konsumsi hedonis (hedonic consumption) hari ini?
Karena setiap barang yang kita gunakan tidak muncul begitu saja. Sebuah pakaian membutuhkan bahan baku, air, energi, lahan, dan tenaga manusia. Begitu pula dengan kendaraan, gawai, makanan, hingga barang-barang yang kita beli hanya untuk mengikuti tren. Semakin banyak kita mengonsumsi, semakin banyak pula sumber daya yang harus diambil dari bumi. Pada saat yang sama, proses produksi juga menghasilkan limbah dan sampah.
Masalahnya, sumber daya bumi memiliki keterbatasan, sementara sistem ekonomi modern pada banyak sektor bergantung pada peningkatan produksi dan konsumsi. Pasar membutuhkan produksi, produksi membutuhkan konsumsi, dan konsumsi terus didorong agar meningkat. Kita akhirnya berada dalam lingkaran yang membuat “lebih banyak” seolah menjadi sesuatu yang selalu lebih baik.
Di sinilah zuhud menjadi relevan. Zuhud mengajarkan manusia untuk tidak menjadikan keinginan sebagai sesuatu yang harus selalu dipenuhi. Bukan berarti berhenti menggunakan atau membeli, tetapi mulai bertanya: apakah barang ini benar-benar dibutuhkan, atau hanya diinginkan karena terus melihatnya di layar?
Sebab, persoalannya bukan sekadar berapa banyak uang yang kita keluarkan, tetapi juga berapa banyak sumber daya yang ikut digunakan untuk memenuhi keinginan tersebut. Di balik satu barang yang terlihat sederhana, ada bahan baku, energi, air, lahan, tenaga manusia, dan pada akhirnya limbah yang harus ditanggung lingkungan.
Pada akhirnya, kita tidak bisa menghentikan algoritma untuk terus menampilkan kemewahan, tren, dan budaya flexing. Kita juga tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pilih untuk pamerkan. Namun, kita masih bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Kita bisa memilih untuk tidak mengubah setiap keinginan menjadi kebutuhan dan tidak membiarkan algoritma menentukan apa yang harus kita miliki.
Di tengah budaya yang terus berkata “lebih banyak”, mungkin kemampuan untuk berkata “cukup” justru menjadi bentuk kendali yang paling sederhana.