Lalu mari kita periksa sekolah-sekolah yang ada di lingkungan terdekat kita, dan bisa diperluas ke tempat-tempat lain. Tetangga-tetangga kita yang miskin biasanya anaknya lebih dari dua. Lalu mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah yang “apa adanya” —saya tak tega menyebutnya sekolah “butut”. Paling mentok, anak-anak tetangga kita yang miskin disekolahkan di sekolah-sekolah negeri, dan hari ini tidak ada lagi sekolah negeri favorit. Kalau tidak kebagian kuota di sekolah negeri, mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah swasta murah yang biasanya kualitasnya di bawah sekolah negeri.
Lalu mari kita membandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang kaya. Anak-anak mereka cenderung dimasukkan ke sekolah-sekolah swasta ternama, berkualitas, dan biasanya mahal biayanya. Saat ini, keluarga-keluarga kaya cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta kelas menengah atas. Sekolah-sekolah swasta yang berkualitas dan bergensi itu, mulai dari SD hingga SMA, terbilang mahal —tentu untuk ukuran keluarga miskin. Di wilayah Jabodetabek, untuk yang kelas menengah, uang masuknya di kisaran Rp 20 juta sampai Rp 40 juta. Uang SPP per bulan di kisaran Rp 1,5 juta sampai Rp 2,5 juta. Di sekolah swasta yang levelnya lebih tinggi, tentu biayanya lebih mahal lagi. Bahkan, yang berlabel “internasional” uang masuknya ada yang di atas Rp 100 juta. Belum biaya bulanannya.
Di sekolah-sekolah swasta yang mahal itulah anak-anak dari keluarga-keluarga kaya berkumpul untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, kualitas belajar mengajar yang lebih baik, dengan berbagai fasilitas yang lebih memadai. Plus, akses membangun jaringan di antara sesama keluarga kaya —yang nantinya menjadi salah dari faktor penting untuk membangun keluarga kaya baru. Sementara, bagi anak-anak keluarga miskin, untuk bisa memiliki akses pendidikan dan memperoleh layanan kesehatan seperti anak-anak keluarga kaya rasanya seperti memerlukan adanya keajaiban.
Dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang diametral tersebut, siklus yang kaya akan tetap (dan mungkin makin) kaya dan yang miskin akan tetap (dan mungkin makin) miskin menjadi ajek. Jika terjadi “persilangan alur”, anak dari keluarga kaya menjadi keluarga miskin dan anak dari keluarga miskin berhasil menjadi keluarga kaya, persentasenya akan sangat kecil. Dan secara agregat, jumlah pertambahannya tetap lebih tinggi pada keluarga miskin’. Negara boleh makin kaya, tapi tetap mereka yang menguasai dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kekayaan. Itulah kenapa, dapat dipahami jika 1 persen penduduk dunia menguasa 90 persen kekayaan dunia; 1 persen orang kaya Indonesia menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional. Karena, siklusnya yang kaya makin kaya dan yang miskin tetap (atau makin) miskin.
Keluarga Asuh+Inklusi
Sudah banyak teori kemiskinan yang coba digunakan untuk memutus lingkaran setan kemiskinan tersebut. Sebut saja teori kemiskinan kultural, struktural, biologis, dan jebakan siklus ekonomi. Tapi tetap saja strukturnya seperti itu. Artinya, bisa dibilang teori-teori pengentasan kemiskinan yang selama ini berkembang, plus kebijakan dan program dari berbagai pemerintahan, tidak bekerja dengan baik alias gagal. Jika tidak gagal, pasti sudah terjadi mobilitas ekonomi yang masif dari keluarga-keluarga miskin.
Mungkinkah lingakaran setan kemiskinan kita itu bisa diputus, diurai? Saya tak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan itu. Saya hanya akan berandai-andai, yang mungkin akan terlihat utopis atau naif: Andai keluarga-keluarga kaya itu menjadi keluarga asuh, plus keluarga inklusi, bagi anak-anak dari keluarga miskin, mungkin keadaan akan lebih baik. Mungkin sudah banyak keluarga kaya menjadi keluarga asuh bagi anak-anak dari keluarga miskin, tapi belum tentu ia sebagai keluarga inklusi, yang menerima dan memerlakukan anak dari keluarga miskin laiknya anak sendiri. Masuk ke dalam sebaga bagian inti, dan menjadi bagian dari jejaring keluarga kaya.
Sebab, anak-anak dari keluarga miskin itu tak sekadar membutuhkan uluran tangan yang bersifat charity untuk meringankan beban biaya pendidikan dan kesehatan mereka, misalnya. Pada saatnya, mereka juga membutuhkan askses pada sumber-sumber ekonomi, yang itu hanya bisa diperoleh jika menjadi bagian dari jejaring keluarga-keluarga kaya. Dalam istilah lain, mereka juga memerlukan modal sosial dalam pengertian Pierre Bourdieu.
Mungkin sudah banyak keluarga-keluarga kaya yang berbaik hati membantu biaya sekolah anak-anak dari keluarga miskin bahkan sampai perguruan tinggi. Tapi, seperti terungkap dari penelitian yang dirujuk di awal tulisan ini, hasil akhirnya akan tetap berbeda. Pendapatan mereka ketika di dunia kerja akan 87% lebih rendah dibanding anak-anak dari keluarga kaya. Salah satu sebabnya, meskipun sudah lulus sekolah, anak-anak dari keluarga miskin ini tidak memiliki modal ekonomi dan modal sosial seperti yang dikuasai anak-anak dari keluarga kaya. Akan berbeda cerita jika ada keluarga kaya yang menjadi keluarga asuh yang sekaligus inklusi bagi anak dari keluarga miskin. Dengan diberi “status” sebagai bagian dari keluarga, anak-anak dari keluarga miskin itu menjadi bagian dari jejaring keluarga-keluarga kaya, yang merupakan modal sosial sangat penting untuk mobilitas ekonomi.