Kedua, penempatan dialog sebagai mekanisme utama penyelesaian konflik Patani, dijalankan secara konsisten tanpa bergantung pada pergantian pemerintahan.
Ketiga, pemberian ruang bagi rakyat, mahasiswa, generasi muda, perempuan, dan masyarakat sipil untuk menyuarakan pandangan tanpa intimidasi hukum.
Keempat, penghormatan terhadap hak dan kebebasan rakyat, dengan pelibatan nyata masyarakat dalam proses perdamaian.
Kelima, partisipasi rakyat secara damai dan demokratis dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa Patani menuntut pemerintah melaksanakan tuntutan tersebut secara serius, cepat, dan konkret, berlandaskan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan keadilan bukan sekadar mendekati persoalan dari sisi keamanan semata.