Adanya ketimpangan ekonomi di muka bumi ini saya percaya. Bahkan tanpa adanya laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) saya tetap mempercayinya. Kita bisa melihatnya dari hal-hal sederhan di sekitar kita.
Di satu sisi, masih banyak masyarakat yang harus berpikir berkali-kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketika sakit, misalnya, sebagian harus mengandalkan BPJS karena tidak mampu menanggung biaya pengobatan secara mandiri.
Sementara itu, mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih mudah memilih layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya sesuai kemampuan finansialnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya soal kemiskinan, tetapi juga tentang perbedaan akses dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Memang benar, dalam data BPS, angka kemiskinan menurun 0,35 juta orang pada Maret 2026. Namun, ketimpangan ekonominya masih terasa bahkan meningkat.
Dari mana hal itu bisa terjadi? Kita bisa melihatnya dari kesenjangan pengeluaran antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah, yang justru makin melebar dan kelihatan jelas perbedaannya.
Mengenai hal ini, bisa juga kita lihat penjelasan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis BPS, M. Edy Mahmud, yang menjelaskan bahwa rasio gini Indonesia pada maret 2026 mencapai 0,368, yang meningkat dari angka 0,363 pada September 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan pelebaran jurang pengeluaran masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.