Dalam beberapa tahun terakhir, Nahdlatul Ulama (NU)—organisasi Islam terbesar di Indonesia—sering menjadi sorotan bukan hanya karena peran keagamaannya, tetapi juga karena manuver politik dan ambisi ekonominya. Mulai dari penempatan sejumlah kader di jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perdebatan panas mengenai izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi keagamaan, dinamika ini memicu perdebatan sengit di internal: Apakah NU sudah terlalu jauh dari jalurnya?
Setelah mengalami integrasi erat dengan kekuasaan, sebuah pertanyaan krusial kembali mencuat, seolah memanggil memori masa lalu yang indah: Perlukah Nahdlatul Ulama mengulang sejarah dan kembali menegakkan Khittah 1926 secara ketat?
Kembali ke Khittah 1926 secara harfiah mungkin terasa sulit di tengah hiruk pikuk politik modern. Namun, artikel ini berargumen bahwa memperkuat nilai-nilai inti Khittah adalah sebuah keniscayaan etis untuk menjaga independensi moral dan kredibilitas NU di tengah abad kedua berdirinya.
Jantung Khittah 1926
Khittah 1926 bukanlah sekadar nama dokumen. Ia adalah sebuah pedoman fundamental yang menegaskan identitas dan arah gerak NU. Intinya sederhana: NU adalah organisasi sosial-keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja). Ia tidak terafiliasi secara struktural dengan partai politik manapun.
Tujuan utamanya, yang diperjuangkan kembali oleh Gus Dur pada Muktamar Situbondo 1984, adalah untuk menjaga independensi NU. Gus Dur sadar bahwa keterlibatan struktural yang terlalu dalam dalam politik praktis hanya akan memecah belah dan mengerdilkan peran NU sebagai payung bagi umat, bukan sebagai alat bagi partai tertentu. Khittah memaksa NU untuk fokus pada kulturalisasi ajaran Aswaja di masyarakat, menjauh dari tarik-menarik politik praktis yang cenderung koruptif.
Kembali ke Khittah
Bagi kelompok yang merindukan NU era Gus Dur, kembali ke Khittah adalah solusi untuk mengembalikan marwah organisasi. Ada beberapa argumen yang berakar pada independensi moral.