Membicarakan tentang demokrasi Indonesia nampaknya tidak ada habisnya. Selain unik, demokrasi Indonesia penuh keanekaragaman membuatnya menempuh cara yang lain sama sekali. Indonesia yang bermacam-macam suku dan bahasa, kekayaan alam yang melimpah, rupanya masih berusaha memperbaiki dirinya sendiri melalui sistem demokrasi yang tersedia. Memang hanya demokrasilah yang hingga sekarang teruji menyediakan perangkat yang baik untuk kemslahatan suatu bangsa, terlepas dari kritik sejak era filsuf Yunani (seperti Plato yang kecewa karena demokrasi telah membunuh gurunyal; Sokrates) hingga kini.
Demokrasi Indonesia masih terus berproses guna menghadapi tantangan ke depan, sekaligus membuat dirinya tetap hidup. Walaupun sudah sering teruji melalui berbagai peristiwa, tetapi sejak Reformasi nampaknya demokrasi Indonesia secara sangat perlahan berusaha menguatkan dirinya, meski aneka “virus” selalu berusaha merusak ketahanannya.
Demokrasi tentu memiliki goalnya, yaitu sebagaimana tercantum pada cita-cita Pancasila kita. Terutama sekali, Mohammad Hatta mengatakan bahwa inti demokrasi adalah terwujudnya ‘Keadilan Sosial’ yang merata. Agar demokrasi bisa mencapai tujuannya, maka tidak bisa politik dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab. Dibutuhkan etika agar politik dapat berjalan lurus alias tidak melenceng.
Porsi yang diberikan pada peran rakyat oleh demokrasi guna mengingatkan (mengkritisi) kesadaran akan etika di ruang publik tentu saja mengalami tantangan, terutama dari pihak pemegang kekuasaan yang dengan “jahat” melakukan politisasi, termasuk politisasi agama.
Istilah “politik identitas” yang di Indonesia sendiri mulai dikenakan akibat pengalaman politik yang buruk sebelumnya yang melibatkan identias etnis dan agama, seperti China dan Islam, kini pun masih rentan dipakai lagi. Walaupun intensitasnya mungkin tidak terlalu besar, sebab tergantung nanti siapa calon-calon yang maju dalam Pemilu 2024.
Tetapi, apa sebenarnya inti politik identitas itu? Apakah rakyat Indonesia benar-benar peduli pada identitasnya, atau hanya peduli ketika “dikompori” saja oleh golongan tertentu? Di manakah posisi politik identitas itu berada? Siapakah aktornya? Apakah “identitas” itu? Lalu apa “politik identitas” atau “identitas politik” sebenarnya?