Berbicara mengenai rasisme di Indonesia tentu hal ini memiliki sejarah panjang. Secara historis, rasisme terhadap warga negara keturunan Tionghoa ini bisa dilacak kembali sejak masa kolonial. Politik memecah belah yang menjadi dasar dibangunnya kekaisaran Hindia oleh Belanda melahirkan sistem ras yang menempatkan bangsa Eropa di jenjang sosial paling atas, sedangkan orang Tionghoa, disusul pribumi ada di kelas bawahnya.
Pengaturan ini dirancang untuk memisahkan dan mengadu domba orang Tionghoa dan pribumi serta membangkitkan kebencian pribumi terhadap keturunan Tionghoa melalui kecemburuan dengan menganggap kelompok keturunan Tionghoa ini diberi hak khusus oleh bangsa Belanda. Padahal, di waktu yang sama, Belanda pun melakukan kekerasan terhadap orang keturunan Tionghoa karena ada ketakutan kalau kelompok kelas, yang umumnya berisi para pedagang-pebisnis ulet ini, semakin bertambah kuat. Pembantaian berdarah terhadap orang-orang keturunan Tionghoa oleh Belanda ini terjadi pada kurun 1700-an dan menelan korban jiwa yang tidak sedikit.
Selepas proklamasi kemerdekaan, orang keturunan Tionghoa memang memperoleh kebebasan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun, diskriminasi ternyata terus berlanjut. Apalagi pasca geger 1965, di mana muncul ketakutan bahwa semua orang keturunan Tionghoa di Indonesia memiliki hubungan erat dengan komunisme yang menyebabkan pemerintahan Orde Baru memberlakukan kebijakan asimilasi. Akibatnya, orang keturunan Tionghoa tak lagi bisa melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang biasa mereka lakukan. Rasisme yang terus dipelihara secara tidak sadar ini terlihat sekali di masa kejatuhan rezim Orde Baru, di mana para warga negara keturunan Tionghoa ini menjadi sasaran amuk massa dan penjarahan, tidak hanya di ibu kota tetapi juga di beberapa daerah lainnya.
Upaya melawan diskriminasi dan rasisme terhadap orang Tionghoa mencapai momentumnya ketika Gus Dur menjadi presiden dan orang keturunan Tionghoa kembali bisa merayakan Imlek dan melakukan kegiatan-kegiatan budaya mereka.