Pernyataan Ferry Irwandi, jika ditarik lebih jauh, mengasumsikan bahwa dunia hanya memerlukan bukti-bukti empiris—apa yang terlihat, terdengar, dan bisa diukur. Tetapi bukankah krisis-krisis terbesar manusia hari ini justru lahir bukan karena kekurangan data, melainkan karena kebingungan dalam menafsirkan data? Kita punya algoritma yang bisa memprediksi keinginan manusia, tetapi tidak ada kesepakatan etis tentang bagaimana algoritma itu digunakan. Filsafat justru menjadi penting ketika dunia terlalu percaya pada efisiensi, tetapi kehilangan orientasi tentang nilai.
Perlu kita sadari, bahwa krisis terbesar bangsa ini adalah krisis penalaran. Karena kemampuan bernalar bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan dasar dalam masyarakat demokratis. Ia mengkritik keras budaya yang mengagungkan hafalan di atas pemahaman, dogma di atas dialog. Dan justru di sinilah filsafat memainkan peran vital: ia melatih orang untuk tidak mudah percaya, untuk mempertanyakan, dan untuk membangun keyakinan melalui proses rasional, bukan hanya warisan budaya atau otoritas semata.
Menghapus jurusan filsafat berarti secara simbolik kita menerima bahwa berpikir mendalam, reflektif, dan kritis bukanlah sesuatu yang penting. Lebih buruk lagi, kita mereduksi pendidikan menjadi pelatihan kerja—padahal pendidikan, seperti yang diyakini Ki Hajar Dewantara, adalah proses memerdekakan manusia, bukan menjadikannya manusia sebagai alat produksi. Jika demikian, maka keputusan untuk menghapus filsafat bisa dibaca sebagai penolakan terhadap upaya pemanusiaan manusia itu sendiri.