Kita sering mendengar berbagai narasi mengenai minat baca Indonesia yang rendah. Terutama di social media, narasi ini semakin berkembang dan secara luas mulai diyakini sebagai alasan mengapa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah.
Data yang sering beredar dari UNESCO menyebutkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca.
Kita sering disalahkan karena lebih senang doom scrolling di media sosial. Padahal tanpa disadari, ada satu variabel penting yang luput dari pengamatan, yaitu tentang harga buku yang mahal. Variabel ini sangat berpengaruh karena kita tak bisa menyangkal pengaruh suatu kebijakan ekonomi yang sifatnya sistemik.
Di samping itu, Indonesia memiliki keinginan untuk menuju masa emasnya dengan menggaungkan narasi Indonesia Emas 2045. Sayangnya, visi ini rasanya tak dibarengi dengan langkah kebijakan-kebijakan signifikan yang mendukung. Salah satunya adalah mengenai isu harga buku mahal ini.
Sementara itu, kita semua paham bahwa ilmu pengetahuan yang berkualitas menjadi salah satu syarat mutlak agar suatu negara bisa maju. Tapi, kenyataan yang terjadi di sini adalah daya beli buku yang masih termasuk rendah. Bagaimana mungkin ingin menjadikan warganya cerdas secara kolektif jika banyak yang masih harus memilih antara membeli buku atau makanan?
Karena itu, saya rasa tiga masalah terkait hal ini dan argumennya penting untuk dibahas.
Buku sebagai Barang Mewah
Kita perlu melihat dulu kenapa buku bisa menjadi mahal di negeri ini. Secara garis besar, buku di negeri ini masih sebatas menjadi komoditas komersial daripada menjadi sebuah sarana edukasi publik. Walaupun sejak beberapa tahun lalu pajak untuk buku-buku pendidikan dan ilmu pengetahuan telah dihapus, namun sampai saat ini biaya produksi masih sangat membebani penulis dan penerbit. Efeknya, kuantitas buku yang dihasilkan Indonesia per tahun masih kalah jauh dengan negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika. Belum lagi jika kita membicarakan biaya distribusi buku yang terkadang bisa mengalahkan harga buku itu sendiri.
Harga kertas global juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga buku di pasaran. Selain itu, masalah penegakan hukum terhadap berbagai pembajakan buku yang dinilai masih lemah menjadikan penulis dan penerbit “menjerit”. Secara teoretis, jika biaya perolehan suatu “alat pengetahuan” melampaui ambang batas kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat, maka alat tersebut akan berubah fungsi menjadi “barang mewah”.
Harga yang mahal dari sebuah buku akan mengeliminasi berbagai calon pembaca, terutama dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan untuk mengaksesnya. Artinya, literasi bukan hanya sebatas pada kemampuan baca-tulis dan kognitif masyarakat, tapi juga sangat berkaitan dengan kemampuan finansial calon pembacanya. Kita tidak bisa mengharapkan rakyat cerdas jika akses ke sumur pengetahuannya saja dipagari kawat berduri bernama harga.
Paradoks Perut versus Otak
Selanjutnya, kita harus berbicara mengenai prioritas hidup calon pembacanya. Berdasarkan klasifikasi data BPS dan Bank Dunia, kelompok ekonomi menengah ke bawah di Indonesia masih begitu mendominasi. Sekitar 210 juta atau 70% warga Indonesia masuk dalam kategori ini. Sebagai gambaran, jika satu keluarga terdiri dari 4 orang, maka pendapatan total keluarga di kelompok “Menuju Kelas Menengah” berada di kisaran Rp 44 juta hingga Rp 100 juta per tahun. Dengan kata lain, pendapatan mereka rata-rata hanya Rp 1,5 juta per bulan per kapita.
Sementara itu, berdasarkan data dari BPS, sekitar 50%—60% pendapatan kelompok menengah ke bawah dihabiskan hanya untuk makanan dan sisanya harus dibagi untuk kebutuhan hidup yang lain.
Sebagai contoh, jika seorang warga kelas menengah ke bawah ingin membeli buku seharga 150 ribu (belum termasuk harga distribusinya), itu artinya dengan sekali membeli buku saja mereka harus menghabiskan 10% dari total pendapatan mereka per bulan.
Karena itu, membeli buku menjadi sebuah pengeluaran yang terasa “berat”. Akibatnya, buku menjadi barang mewah bagi kelompok ekonomi seperti mereka dan berakhir dengan pembelian buku-buku bajakan. Ada sebuah opportunity cost (biaya kesempatan) yang perlu selalu dipertimbangkan. Efeknya, terciptalah sebuah lingkaran setan literasi: karena harga buku mahal, orang tidak membeli buku; karena orang tidak membeli buku, industri buku merasa pasarnya kecil dan mereka akhirnya perlu menaikkan harga agar tetap bisa beroperasi dan menutupi biaya operasional.
Rakyat kecil menjadi terasing dari wacana intelektual dan kecerdasan kolektif yang diharapkan. Bukan karena mereka bodoh; mereka ingin pintar, tapi dipaksa menelan pil pahit untuk mendahulukan bertahan hidup dibanding edukasi.
Mitos Digitalisasi
Terakhir, kita perlu menyasar pada solusi instan yang sering ditawarkan: digitalisasi. Jujur, ini adalah sebuah pandangan yang naif karena masih begitu banyak kekurangan mengenai akses listrik dan internet di berbagai wilayah di Indonesia.
Data dari Kementerian ESDM dan PLN menunjukkan masih banyak kendala pada konsistensi aliran listrik di wilayah pelosok. Selain itu, pengamatan dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) per Mei 2026 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 19,34% dari total penduduk Indonesia yang belum memiliki akses internet.
Data di atas menunjukkan bahwa digitalisasi sebenarnya bukanlah solusi instan yang bisa memecahkan masalah harga buku ini karena fasilitasnya belum memadai. Apa yang bisa kita harapkan jika fasilitas pendukung digitalisasi belum mencapai target signifikan untuk pemerataan akses informasi?
Di samping itu, secara kognitif, membaca di perangkat digital memiliki tantangan distraksi yang jauh lebih besar dibandingkan buku fisik. Lautan notifikasi dan godaan algoritma media sosial sering kali membuat aktivitas membaca menjadi dangkal.
Buku fisik menawarkan kedalaman dan fokus yang sulit direplikasi oleh layar. Saat harga buku fisik mahal dan rakyat dipaksa lari ke “gratisan” internet yang penuh hoaks serta informasi sepotong-sepotong, yang terjadi justru pendangkalan logika. Tanpa akses ke buku fisik yang terjangkau, kita justru bisa menciptakan masalah baru seperti fenomena brainrot atau kebusukan otak yang semakin meluas.
Pada akhirnya, ini semua membuktikan bahwa tingkat literasi rendah di Indonesia tidak sesederhana narasi bahwa warga kita malas. Justru, warga kita memiliki minat baca yang tinggi, tapi masalah sistemik ekonomi seperti harga buku yang mahal menjadikan akses mereka terhambat. Selama buku dianggap sebagai barang mewah yang harganya tidak sinkron dengan daya beli masyarakat, selama itu pula literasi hanya akan menjadi hak eksklusif mereka yang berdompet tebal.
Implikasinya pun jelas. Pemangku kebijakan perlu memperbaiki masalah sistemik ini jika ingin benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi.
Misalnya dengan mensubsidi harga kertas, penguatan perpustakaan desa, dan memperbaiki skema insentif distribusi buku terutama ke daerah pelosok. Kita perlu berhenti menyalahkan minat baca masyarakat yang rendah karena masalah sistemik seperti harga buku sangat berpengaruh pada daya beli. Tanpa buku yang terjangkau, Indonesia Emas hanya akan menjadi jargon yang indah di telinga, namun kosong di kepala.