Ada dua nama yang menarik dibaca bersamaan dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU): Cipasung dan Tambakberas.
Cipasung adalah tempat Muktamar NU ke-29 pada 1994. Saat itu, NU berada di bawah bayang-bayang Orde Baru. Relasi dengan kekuasaan berlangsung tegang. Sejumlah kajian sejarah mencatat kuatnya tekanan politik pemerintah terhadap ruang gerak NU, termasuk dinamika yang mengiringi upaya mempertahankan kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Tiga puluh dua tahun kemudian, NU menggelar Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026. Konteksnya berbeda. Indonesia berada dalam era demokrasi, sementara relasi NU dengan pemerintah jauh lebih terbuka. Pemerintah bahkan menunjukkan kedekatan dan penghargaan terhadap posisi strategis NU dalam kehidupan kebangsaan.
Namun, setelah Muktamar selesai, pertanyaan yang lebih penting justru muncul: apa yang diwariskan Tambakberas bagi masa depan NU?
Apakah NU telah menjadi lebih merdeka dari kekuasaan dibanding era Cipasung? Ataukah bentuk tantangan terhadap independensi NU kini justru berubah menjadi lebih halus?
Dari Tekanan ke Godaan Kekuasaan
Pada era Orde Baru, tekanan negara relatif mudah dikenali. Negara memiliki perangkat politik dan birokrasi yang kuat untuk memengaruhi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.
Hari ini, mekanismenya jauh lebih subtil. Kekuasaan tidak selalu hadir sebagai tekanan. Ia dapat bekerja melalui kedekatan, akses, fasilitas, jaringan, bahkan simbol dan nama pejabat yang digunakan untuk kepentingan politik internal organisasi.
Karena itu, peringatan agar tidak membawa-bawa nama Presiden atau fasilitas kekuasaan dalam dinamika suksesi Muktamar patut dibaca sebagai pelajaran penting bagi NU. Bukan sebagai tuduhan bahwa kekuasaan negara melakukan intervensi, melainkan sebagai pengingat bahwa organisasi sebesar NU harus memiliki jarak kritis terhadap kekuasaan.
Jika Cipasung menguji keberanian NU menghadapi tekanan kekuasaan, Tambakberas menguji kemampuan NU menjaga independensinya ketika kekuasaan justru datang melalui kedekatan.
Michel Foucault dalam The History of Sexuality, Volume 1 (1976) menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui paksaan. Kekuasaan juga bekerja melalui relasi, jaringan, dan mekanisme yang membuat subjek secara perlahan menyesuaikan diri dengannya.
Pelajaran ini penting bagi NU pasca-Muktamar. Persoalannya bukan hanya siapa yang mengintervensi siapa, tetapi juga siapa yang mulai bergantung kepada siapa.