Di titik inilah independensi organisasi perlu dipahami secara lebih dewasa. Independensi bukan berarti memusuhi pemerintah. Independensi berarti memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi pemerintah.
Perebutan Jabatan dan Agenda Peradaban
Muktamar memang membutuhkan kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan bukan tujuan akhir organisasi.
Karena itu, setelah dinamika Muktamar berakhir, NU tidak boleh terjebak terlalu lama dalam perdebatan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Muktamar harus segera diterjemahkan menjadi agenda kebangsaan dan keumatan yang konkret.
Isu politik uang yang sempat menjadi perhatian menjelang Muktamar juga harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebab jika dukungan dapat dibeli, khidmah berubah menjadi investasi. Jika suara dapat dinegosiasikan, musyawarah berubah menjadi pasar. Dan ketika jabatan menjadi komoditas, yang dipertaruhkan bukan hanya kemenangan kandidat, melainkan marwah organisasi.
Di sinilah peran kiai sepuh tetap penting. Mereka bukan semestinya menjadi mesin legitimasi bagi kepentingan kelompok tertentu, melainkan rem moral bagi seluruh proses organisasi. Otoritas keulamaan harus mampu menjaga agar kekuasaan tetap menjadi sarana khidmah, bukan berubah menjadi tujuan.
Namun, NU pasca-Muktamar juga tidak cukup hanya mengandalkan kiai sepuh. Intelektual muda NU harus memperoleh ruang lebih besar untuk menerjemahkan mandat organisasi ke dalam agenda masa depan.
NU menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar pergantian kepemimpinan: masa depan pesantren, ekonomi umat, kecerdasan buatan dan transformasi digital, krisis ekologis, pendidikan, demokrasi, kebebasan sipil, kesehatan sosial, hingga kegelisahan generasi muda.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Tambakberas tidak semestinya hanya dilihat dari siapa yang menduduki kursi kepemimpinan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah Muktamar NU mampu melahirkan agenda baru yang menjawab perubahan zaman.
Di sinilah warisan Gus Dur kembali menemukan relevansinya. Dalam Islam, Negara, dan Demokrasi (1999), Gus Dur menunjukkan pentingnya demokrasi dan masyarakat sipil yang tidak kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan. Sementara dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita (2006), ia menawarkan corak keberislaman yang terbuka, humanis, dan menolak monopoli kebenaran.
Dua karya tersebut penting bukan karena memberikan resep teknis bagi organisasi, tetapi karena menawarkan orientasi moral dalam menggunakan kekuasaan.
Ada satu pesan Gus Dur yang sangat populer: “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”