Misalnya, kita dibuat merasa kurang cantik, kurang modis, kurang kaya, kurang produktif, bahkan kurang bahagia. Setelah rasa kurang itu muncul, pasar menawarkan jawabannya: beli ini, gunakan itu, ikuti tren tersebut. Pertanyaan “Apa yang sebenarnya aku butuhkan?” perlahan bergeser menjadi, “Apa yang harus aku punya agar terlihat berhasil?”
Akibatnya, barang tidak lagi dibeli semata-mata karena kegunaannya, tetapi juga karena nilai simbolik yang melekat padanya. Sepatu menjadi penanda status, mobil menjadi simbol kelas sosial, dan liburan menjadi etalase kehidupan. Kita tidak sekadar mengonsumsi barang. Kita mengonsumsi identitas.
Dari pemaparan tersebut, terlihat bahwa flexing secara tidak langsung menjadi bagian dari rantai kapitalisme. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk kemewahan atau setiap keuntungan otomatis merupakan produk dari kapitalisme. Persoalannya menjadi lebih relevan ketika fenomena tersebut ditempatkan dalam konteks ketimpangan kepemilikan kekayaan.
Mengacu pada laporan berjudul Indonesia Economic Inequality 2026: Republic of Oligarchy yang diterbitkan oleh CELIOS (Center of Economic and Law Studies), akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan total harta gabungan 55 juta penduduk kelas bawah. Jika dihitung secara rata-rata, perbandingan tersebut setara dengan sekitar satu orang superkaya untuk setiap 1,1 juta penduduk kelas bawah.
Data tersebut menunjukkan bahwa di balik citra kemewahan yang semakin mudah ditemukan di ruang digital, terdapat ketimpangan kepemilikan kekayaan yang sangat besar. Namun, persoalannya bukan sekadar tentang siapa yang memiliki lebih banyak, melainkan tentang bagaimana kekayaan kemudian dipersepsikan sebagai ukuran keberhasilan dan nilai seseorang.
Ketika kemewahan dijadikan ukuran keberhasilan, keterbatasan ekonomi dapat berubah menjadi krisis harga diri. Seseorang merasa gagal bukan karena hidupnya tidak bermakna, tetapi karena hidupnya tidak menyerupai apa yang setiap hari ia lihat di layar.
Self-Worth dan Net Worth.
Ketika kemampuan finansial tidak mampu mengejar standar tersebut, tekanan sosial dapat mendorong seseorang mengambil keputusan finansial yang berisiko, salah satunya dengan menggunakan pinjaman online (pinjol).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat Indonesia pada layanan pinjaman online mencapai Rp105,63 triliun pada Juli 2026. Angka tersebut tentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh pinjaman digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau mengikuti budaya flexing.