NU Bukan Milik Pemenang

Ada satu pertanyaan yang beberapa hari terakhir terus berputar di kepala saya. Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, bahkan naif: Apa mungkin memilih pemimpin di Nahdlatul Ulama (NU) tanpa saling berebut?

Saya sengaja tidak bertanya siapa yang paling layak menjadi Rais Aam atau Ketua Umum. Saya juga tidak sedang mengadili siapa yang benar atau siapa yang keliru dalam berbagai dinamika pasca Munas-Konbes menjelang Muktamar ke-35. Pertanyaan saya jauh lebih mendasar: Apakah jabatan di NU memang harus selalu menjadi sesuatu yang diperebutkan?

Pertanyaan itu muncul setiap kali membaca beragam tulisan yang saling mendukung jagonya, saling menyanggah fakta-fakta, menyaksikan potongan-potongan video yang ditafsirkan berbeda-beda, hingga mengikuti diskusi yang semakin riuh gemuruh. Rasanya, semakin banyak orang berbicara tentang siapa yang akan memimpin NU, semakin sedikit yang berbicara tentang bagaimana para pendiri NU dahulu memaknai kepemimpinan.

Padahal NU tidak lahir dari perebutan kekuasaan. NU lahir dari kegelisahan para ulama yang ingin menjaga agama, membela tanah air, dan mengabdi kepada umat. Yang diwariskan kepada kita bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah tradisi keikhlasan.

Barangkali, di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menentukan siapa yang harus menang, melainkan untuk mengingat kembali rumah besar seperti apa yang sedang kita jaga bersama.

Mengembalikan Khidmah

Kalau pertanyaannya: apa mungkin pemilihan di NU berlangsung tanpa saling berebut? Saya justru menjawab: bisa.

Buktinya masih sering kita jumpai di tingkat ranting. Di banyak desa dan kelurahan, menjadi Ketua Ranting NU bukan sesuatu yang diperebutkan mati-matian. Bahkan tidak sedikit yang saling menunjuk dan saling mempersilakan. Amanah dipandang sebagai beban pengabdian, bukan tangga menuju kemuliaan.

Kalau mundur lebih jauh ke masa para muassis, situasinya jauh lebih berat. Para kiai memimpin ketika bangsa ini masih berada dalam cengkeraman penjajah atau ketika harus berhadapan dengan penguasa yang tidak selalu berpihak kepada rakyat. Tidak ada fasilitas mewah. Tidak ada sorotan media. Tidak ada janji jabatan. Yang ada justru risiko, pengorbanan, bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Namun justru dari masa seperti itulah lahir pemimpin-pemimpin besar.

Saya teringat kisah tentang KH Maimoen Zubair pada Muktamar di Makassar 2010. Ketika didorong oleh sebagian muhibbinnya agar maju sebagai calon Rais Aam, beliau berkenan dicalonkan, tetapi menolak “dipanitiai”. Sebuah kalimat sederhana, tetapi menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Seolah-olah Mbah Maimoen ingin mengatakan bahwa jabatan boleh datang, tetapi jangan diperjuangkan dengan cara-cara yang menggerus marwah. Kalimat itu terasa semakin relevan hari ini.

Lalu, apakah semangat itu masih mungkin dibawa pada level PBNU? Saya percaya, masih.

Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam sesungguhnya merupakan ikhtiar luhur untuk menjaga kehormatan ulama dari hiruk-pikuk politik kepentingan. Mungkin belum sempurna, karena memang tidak ada sistem yang sempurna. Namun semangat yang melahirkannya layak terus dirawat: mengurangi ruang transaksional dan memperbesar ruang keteladanan.

Lalu mengapa jabatan di NU hari ini terasa begitu menarik?

Jawabannya tentu tidak tunggal. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa NU memiliki pengaruh sosial, politik, dan kebangsaan yang sangat besar. Kedekatan dengan pusat-pusat pengambilan kebijakan sering kali membuat jabatan organisasi dipersepsikan sebagai pintu menuju banyak hal: akses, relasi, pengaruh, bahkan berbagai fasilitas yang sangat menggiurkan.

Di sinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Jangan-jangan yang diperebutkan bukan lagi amanahnya, melainkan segala sesuatu yang mengikuti atau sebagai akibat dari amanah itu.

Padahal, seandainya menjadi Ketua PBNU dirasakan sebagaimana menjadi Ketua Ranting di sebuah desa/kelurahan—sibuk mengurus warga, menghadiri tahlilan, mendampingi keluarga yang berduka, menyelesaikan persoalan serta problematika masyarakat tanpa sorotan kamera—barangkali tidak banyak yang bernafsu mengejarnya.

Bukan Sekadar Memilih Pemimpin

Ada satu kenyataan yang mungkin pahit, tetapi perlu menjadi bahan muhasabah bersama. Pemimpin sering kali adalah cermin dari masyarakat yang memilihnya.

Karena itu, sebelum sibuk mencari pemimpin NU yang ideal, mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita menjadi jemaah yang ideal?

Kita semua tentu merindukan hadirnya pemimpin yang memadukan kebijaksanaan, kealiman, dan keteladanan Hadratusyekh KH Hasyim Asy’ari, dengan ketangguhan dan kecerdasan mengelola organisasi seperti KH Hasan Gipo. Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah yang saling menguatkan, bukan saling dipertentangkan. Pemimpin yang bekerja lebih banyak daripada berbicara. Yang menghadirkan keteduhan, bukan kegaduhan.

Sejarah memang menunjukkan bahwa NU tidak pernah benar-benar jauh dari politik, entah politik kekuasaan ataupun politik kebangsaan. Itu adalah bagian dari perjalanan panjang organisasi ini. Namun kedekatan dengan ruang kekuasaan tidak boleh mengikis kejernihan niat. Jangan sampai yang tampak justru perlombaan yang terlalu vulgar, sehingga mengurangi kewibawaan jamiyah di mata warganya sendiri.

Bukankah kita sejak kecil diajari tentang tawassuṭ, tawāzun, i’tidāl, dan tasāmuḥ? Bukankah Mabādi’ Khaira Ummah mengajarkan kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan? Nilai-nilai itu semestinya tidak berhenti sebagai materi kaderisasi atau slogan dalam forum resmi. Nilai-nilai itu harus tampak dalam cara kita berkontestasi, berbeda pendapat, dan menerima hasil musyawarah.

Muktamar bukan sekadar memilih pemimpin baru. Muktamar adalah kesempatan menunjukkan kepada warga NU bahwa adab masih lebih tinggi daripada sekadar ambisi tanpa kontrol, persaudaraan masih lebih kuat daripada perbedaan pilihan, dan khidmah tetap menjadi alasan utama seseorang bersedia memikul amanah.

Kita merindukan elite NU yang tetap dekat dengan rakyat kecil. Yang hadir di tengah petani ketika panen gagal. Yang mendampingi guru ngaji tanpa panggung. Yang membela kaum lemah ketika hak-haknya diabaikan. Yang berani mengingatkan penguasa ketika kebijakannya melukai rakyat, sekaligus tetap menjaga keutuhan bangsa dengan penuh tanggung jawab.

Pemimpin seperti itulah yang akan membuat NU selalu ṣāliḥ li kulli zamān wa makān—mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar tradisi dan keberpihakannya kepada umat.

NU Milik Kita Semua

Pada akhirnya, Muktamar akan selesai. Nama-nama yang hari ini ramai diperbincangkan suatu saat akan menjadi bagian dari sejarah. Tidak ada kepemimpinan yang abadi. Semua akan berganti.

Tetapi NU tidak boleh ikut berganti jati dirinya. NU bukan milik siapa yang menang dalam Muktamar. NU juga bukan milik kelompok yang paling kuat, paling berpengaruh, atau paling pandai menyusun strategi. NU adalah milik para kiai yang mengajarkan keikhlasan, milik para santri yang setia berkhidmah, milik para guru ngaji di kampung-kampung, milik para ibu yang setiap malam melangitkan doa untuk keselamatan bangsa, dan milik jutaan nahdliyin yang menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan penuh kesabaran.

Saya menulis ini bukan sebagai orang yang merasa paling tahu. Saya bukan siapa-siapa. Mungkin tulisan ini tidak akan mengubah apa pun. Mungkin juga tidak akan sampai kepada mereka yang sedang memikul amanah besar itu.

Namun bukankah mencintai juga berarti berani berharap?

Saya hanya berharap, menjelang Muktamar ke-35, kita semua kembali mengingat bahwa yang sedang kita jaga bukan sekadar proses pemilihan, melainkan marwah sebuah jam’iyah yang telah diwariskan dengan air mata, doa, dan pengorbanan para muassis dan muharriknya.

Semoga siapa pun yang kelak memimpin NU benar-benar memikul amanah dengan hati yang lapang nan ikhlas; cerdas tetapi tidak culas, berpengaruh tetapi tetap membumi, dekat dengan kekuasaan tetapi tidak menjauh dari rakyat, serta teguh menjadikan khidmah sebagai tujuan, bukan sekadar jalan menuju tujuan yang lain.

Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar di Nahdlatul Ulama bukanlah ketika seseorang berhasil menjadi pemimpin. Kemenangan terbesar adalah ketika siapa pun yang terpilih tetap mampu membuat seluruh warga NU merasa bahwa rumah ini adalah milik bersama.

NU memang membutuhkan pemimpin. Tetapi lebih dari itu, NU membutuhkan orang-orang yang tetap mencintainya, bahkan ketika mereka tidak menjadi apa-apa. Di situlah, barangkali, letak keberkahan sebuah khidmah.