NU Bukan Milik Pemenang

Ada satu pertanyaan yang beberapa hari terakhir terus berputar di kepala saya. Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, bahkan naif: Apa mungkin memilih pemimpin di Nahdlatul Ulama (NU) tanpa saling berebut?

Saya sengaja tidak bertanya siapa yang paling layak menjadi Rais Aam atau Ketua Umum. Saya juga tidak sedang mengadili siapa yang benar atau siapa yang keliru dalam berbagai dinamika pasca Munas-Konbes menjelang Muktamar ke-35. Pertanyaan saya jauh lebih mendasar: Apakah jabatan di NU memang harus selalu menjadi sesuatu yang diperebutkan?

Pertanyaan itu muncul setiap kali membaca beragam tulisan yang saling mendukung jagonya, saling menyanggah fakta-fakta, menyaksikan potongan-potongan video yang ditafsirkan berbeda-beda, hingga mengikuti diskusi yang semakin riuh gemuruh. Rasanya, semakin banyak orang berbicara tentang siapa yang akan memimpin NU, semakin sedikit yang berbicara tentang bagaimana para pendiri NU dahulu memaknai kepemimpinan.

Padahal NU tidak lahir dari perebutan kekuasaan. NU lahir dari kegelisahan para ulama yang ingin menjaga agama, membela tanah air, dan mengabdi kepada umat. Yang diwariskan kepada kita bukan sekadar organisasi, melainkan sebuah tradisi keikhlasan.

Barangkali, di titik inilah kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menentukan siapa yang harus menang, melainkan untuk mengingat kembali rumah besar seperti apa yang sedang kita jaga bersama.

Mengembalikan Khidmah

Kalau pertanyaannya: apa mungkin pemilihan di NU berlangsung tanpa saling berebut? Saya justru menjawab: bisa.

Buktinya masih sering kita jumpai di tingkat ranting. Di banyak desa dan kelurahan, menjadi Ketua Ranting NU bukan sesuatu yang diperebutkan mati-matian. Bahkan tidak sedikit yang saling menunjuk dan saling mempersilakan. Amanah dipandang sebagai beban pengabdian, bukan tangga menuju kemuliaan.

Kalau mundur lebih jauh ke masa para muassis, situasinya jauh lebih berat. Para kiai memimpin ketika bangsa ini masih berada dalam cengkeraman penjajah atau ketika harus berhadapan dengan penguasa yang tidak selalu berpihak kepada rakyat. Tidak ada fasilitas mewah. Tidak ada sorotan media. Tidak ada janji jabatan. Yang ada justru risiko, pengorbanan, bahkan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Namun justru dari masa seperti itulah lahir pemimpin-pemimpin besar.

Saya teringat kisah tentang KH Maimoen Zubair pada Muktamar di Makassar 2010. Ketika didorong oleh sebagian muhibbinnya agar maju sebagai calon Rais Aam, beliau berkenan dicalonkan, tetapi menolak “dipanitiai”. Sebuah kalimat sederhana, tetapi menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Seolah-olah Mbah Maimoen ingin mengatakan bahwa jabatan boleh datang, tetapi jangan diperjuangkan dengan cara-cara yang menggerus marwah. Kalimat itu terasa semakin relevan hari ini.

Lalu, apakah semangat itu masih mungkin dibawa pada level PBNU? Saya percaya, masih.

Mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi dalam pemilihan Rais Aam sesungguhnya merupakan ikhtiar luhur untuk menjaga kehormatan ulama dari hiruk-pikuk politik kepentingan. Mungkin belum sempurna, karena memang tidak ada sistem yang sempurna. Namun semangat yang melahirkannya layak terus dirawat: mengurangi ruang transaksional dan memperbesar ruang keteladanan.