Maka, sebagai bentuk reflektif, MBG tidak lagi merepresentasikan tujuan syariah, yaitu hifdz an-nafs, melainkan berfungsi qatl an-nafs (membunuh jiwa). Program ini tidak lagi berarti sebagai MBG (makanan bergizi gratis), tetapi sebagai MBG (makanan beracun gratis)! Sehingga, bagi siapa pun yang menolak untuk tidak menerima MBG, tidak bisa dianggap bagian ahli bidah dan menentang kebijakan pemerintah.
Di lain sisi, data terbaru, yaitu pada (8/5/2026), ada 252 siswa di Pulogebang, Jakarta Timur, dilaporkan mengalami gejala diduga keracunan makanan usai menyantap menu MBG. Selain itu, diketahui, sebanyak 200 siswa dari 12 sekolah diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh pada Senin(11/5/2026). Dan rata-rata korban mengalami gejala seperti pusing, mual hingga diare.

Namun demikian, membenahi, memperbaiki, dan mengevaluasi program ini jauh lebih penting daripada menghentikan atau menghapusnya. Sebab, merancang dan menjalankan sebuah program tentu membutuhkan proses, tenaga, serta tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding sekadar menghentikannya.
Prinsip tersebut tetap relevan selama programnya masih memiliki manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya. Dengan kata lain, apabila melalui perbaikan dan evaluasi, program MBG dapat menghasilkan maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan mafsadat yang ditimbulkan, maka program ini layak untuk terus dilanjutkan dan disempurnakan.
Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 senilai Rp 769,09 triliun. Sebanyak Rp 223,56 triliun atau 29% dialokasikan untuk BGN.
Artinya, dengan program MBG ini, ada pemangkasan anggaran pendidikan yang kemudian di salurkan pada program MBG. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah program MBG—di samping sebagian dananya diambil dari anggaran dana pendidikan dan adanya kasus keracunan yang hampir terjadi setiap bulan– jauh lebih bermanfaat daripada meluncurkan kebijakan SG (sekolah gratis), yang kemudian ini menjadi alasan untuk menolak program MBG bagi kelompok tertentu?
Maka, sejatinya, program MBG dan program sekolah gratis adalah dua hal yang sama-sama mulia dan diapresiasi oleh Islam. MBG merepresentasikan tujuan syariah hifz an-nafs. Sementara, program sekolah gratis merepresentasikan tujuan syariah hifs al-aql. Keduanya memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi emas. Syekh Muhammad Alukili mengatakan dalam kitabnya Fiqh al-Aulawiyah:
الأكثر مصلحة أولى من بالتقديم من الأقل مصلحة
Artinya: “Bahwa maslahat yang juah lebih banyak (besar) diutamakan daripada maslahat yang lebih kecil.”
Sebagaimana disebut di awal, hifs an-nafs menempati urutan nomor satu. Sementara, hifdz al-aql berada di urutan kedua. Maka yang menjadi pertanyaan terakhir–dalam situasi seperti ini—adalah apakah maslahat yang ada pada program MBG –dengan segala ketidaksiapan, tetapi siap melakukan evaluasi dan memangkas anggaran dana pendidikan– lebih besar daripada maslahat program SG (sekolah gratis)? Dengan kata lain, Presiden Prabowo harus menghapus program MBG-nya dan menyalurkan seluruh anggaran dana pendidikan untuk program SG (sekolah gratis). Maka renungkanlah! wallahu a’alam.
Sumber foto: jatimtimes.com.
