Simulakra Agama dalam Kasus Kekerasan Seksual

Otoritarianisme Global dan Krisis Pendidikan

Jika ditarik ke konteks yang lebih luas, fenomena ini berkelindan dengan munculnya otoritarianisme baru. Di lembaga pendidikan, otoritarianisme ini menjelma dalam bentuk kuasa absolut tanpa adanya mekanisme checks and balances. Pendidikan yang seharusnya membebaskan (seperti kata Paulo Freire) justru menjadi alat penjinakan. Santri seringkali ditempatkan sebagai objek tanpa agensi, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi predator yang memiliki modal simbolik besar.

https://www.instagram.com/jejaringduniasantri/

Menuju Dekonstruksi Otoritas

Untuk memutus rantai simulakra ini, diperlukan langkah-langkah radikal.  Pertama, dekonstruksi otoritas. Mengembalikan pesantren sebagai ruang dialektika, bukan kultus individu. Otoritas kiai harus tetap tunduk pada hukum positif dan prinsip kemanusiaan.

Kedua, implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tanpa kompromi. Aparat penegak hukum tidak boleh gentar oleh tekanan massa atau status sosial pelaku. Sesuai amanat UU TPKS, kasus kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan secara “kekeluargaan”.

Ketiga, literasi tubuh dan agensi santri. Mengadopsi perspektif Kiai Husein Muhammad ke dalam kurikulum pesantren, yakni menanamkan pemahaman bahwa tubuh santri adalah milik mereka sendiri dan kehormatan mereka tidak boleh dikorbankan demi dalil palsu.

Keempat, sistem pengaduan independen. Setiap pesantren wajib memiliki kanal pengaduan yang tidak berada di bawah kendali pengasuh, melainkan terhubung langsung dengan lembaga perlindungan anak dan penegak hukum.

Agama adalah cahaya yang seharusnya menerangi jalan kemanusiaan, bukan topeng yang menyembunyikan kebejatan. Membongkar simulakra agama di pesantren bukan berarti menyerang institusinya, melainkan justru menyelamatkannya. Seperti pesan Gus Dur, membela yang dizalimi adalah bentuk pembelaan tertinggi terhadap nilai ketuhanan itu sendiri.

Tinggalkan Balasan