Di masa Suharto, Indonesia membuka diri pada modal asing untuk mengikis inflasi 600% yang muncul di akhir era Soekarno. Semangat bangsa pada masa Orde Baru adalah pembangunan ekonomi. Modal dibuka, industri manufaktur bersemi, industri ekstraktif berdiri, demografi direkayasa melalui transmigrasi, dan mentalitas subsisten dibina menjadi mentalitas modern-urban. Agar semuanya berjalan lancar, Orde Baru mengadopsi dua lapis proteksi: teknokratisme ekonomi dan stabilitas politik.
Teknokratisme ekonomi bertugas untuk mengamankan dan merekayasa lapisan sosial horizontal. Cakupannya meliputi instrumentalisasi ilmu sosial empiris-fungsionalis, penanganan dampak-dampak tak terduga dari sebuah kebijakan tertentu, pembentukan mentalitas masyarakat ke arah urban-modern, pendefinisian ulang gambaran kondisi Indonesia, dan reduksi dimensi kemanusiaan (humanities) menjadi sebatas dimensi fungsi dan guna dalam frase ‘Sumber Daya Manusia’.
Stabilitas politik bertugas untuk mengamankan risiko ekses-ekses politik dan ketidak-sepakatan dari beberapa pihak mengenai agenda pembangunan dan institusi politik Orde Baru. Cakupannya meliputi kontrol dan represi pers, permainan politik bahasa, rekayasa sejarah di bahan ajar pedagogik dan di diorama museum, distorsi makna ‘budaya Indonesia’ dan ‘manusia Indonesia’ dan distorsi pengertian kepentingan negara.
Tahun 1980-an adalah periode transisi di mana percaturan ideologi dan kemajuan teknologi industri banyak memengaruhi makna nasionalisme, dibanding kolektivitas etnis ataupun semangat perlawanan anti-asing. Oleh karena itu, mudah untuk menemukan makna nasionalisme era Orde Baru dalam ekspresi kecintaan terhadap produk lokal, merelakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, berpretasi untuk membanggakan negara, romantisme simbolik, romantisme patriotik zaman penjajahan, penegakan kedisiplinan, dan lain-lain.
Secara kultural, energinya berasal dari lima nilai utama Orde Baru, yakni militerisme, hierarki, kekeluargaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Implikasinya, pertama, militer ditempatkan sebagai penafsir terabsah dalam memaknai nasionalisme. Kedua, apa yang disebut sebagai banal nationalism, atau nasionalisme simbolik, banyak dipromosikan oleh beragam kalangan berpengaruh seperti birokrat, elite politik, pengajar, dan bahkan pemuka agama.