NU Bukan Milik Pemenang

Lalu mengapa jabatan di NU hari ini terasa begitu menarik?

Jawabannya tentu tidak tunggal. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa NU memiliki pengaruh sosial, politik, dan kebangsaan yang sangat besar. Kedekatan dengan pusat-pusat pengambilan kebijakan sering kali membuat jabatan organisasi dipersepsikan sebagai pintu menuju banyak hal: akses, relasi, pengaruh, bahkan berbagai fasilitas yang sangat menggiurkan.

Di sinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Jangan-jangan yang diperebutkan bukan lagi amanahnya, melainkan segala sesuatu yang mengikuti atau sebagai akibat dari amanah itu.

Padahal, seandainya menjadi Ketua PBNU dirasakan sebagaimana menjadi Ketua Ranting di sebuah desa/kelurahan—sibuk mengurus warga, menghadiri tahlilan, mendampingi keluarga yang berduka, menyelesaikan persoalan serta problematika masyarakat tanpa sorotan kamera—barangkali tidak banyak yang bernafsu mengejarnya.

Bukan Sekadar Memilih Pemimpin

Ada satu kenyataan yang mungkin pahit, tetapi perlu menjadi bahan muhasabah bersama. Pemimpin sering kali adalah cermin dari masyarakat yang memilihnya.

Karena itu, sebelum sibuk mencari pemimpin NU yang ideal, mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita menjadi jemaah yang ideal?

Kita semua tentu merindukan hadirnya pemimpin yang memadukan kebijaksanaan, kealiman, dan keteladanan Hadratusyekh KH Hasyim Asy’ari, dengan ketangguhan dan kecerdasan mengelola organisasi seperti KH Hasan Gipo. Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah yang saling menguatkan, bukan saling dipertentangkan. Pemimpin yang bekerja lebih banyak daripada berbicara. Yang menghadirkan keteduhan, bukan kegaduhan.

Sejarah memang menunjukkan bahwa NU tidak pernah benar-benar jauh dari politik, entah politik kekuasaan ataupun politik kebangsaan. Itu adalah bagian dari perjalanan panjang organisasi ini. Namun kedekatan dengan ruang kekuasaan tidak boleh mengikis kejernihan niat. Jangan sampai yang tampak justru perlombaan yang terlalu vulgar, sehingga mengurangi kewibawaan jamiyah di mata warganya sendiri.

Bukankah kita sejak kecil diajari tentang tawassuṭ, tawāzun, i’tidāl, dan tasāmuḥ? Bukankah Mabādi’ Khaira Ummah mengajarkan kejujuran, amanah, keadilan, dan kemaslahatan? Nilai-nilai itu semestinya tidak berhenti sebagai materi kaderisasi atau slogan dalam forum resmi. Nilai-nilai itu harus tampak dalam cara kita berkontestasi, berbeda pendapat, dan menerima hasil musyawarah.

Muktamar bukan sekadar memilih pemimpin baru. Muktamar adalah kesempatan menunjukkan kepada warga NU bahwa adab masih lebih tinggi daripada sekadar ambisi tanpa kontrol, persaudaraan masih lebih kuat daripada perbedaan pilihan, dan khidmah tetap menjadi alasan utama seseorang bersedia memikul amanah.