Akibat lain adalah ketimpangan ekonomi. Dengan gaji DPR yang fantastis, jurang antara pejabat dan rakyat makin lebar. Dosen dan guru, meskipun punya kontribusi besar, seringkali terjerat utang, bahkan harus mengajar tambahan, dan kerja serabutan untuk sekedar bertahan hidup. Sementara DPR bisa plesiran keluar negeri atas nama “kunjungan kerja” yang entah hasilnya apa. Maka jadilah negeri ini panggung ironi, di mana “wakil rakyat” justru hidup jauh dari rakyat.
Tidak cukup sampai di sana, birokrasi pendidikan semakin kejam. Setiap dosen diwajibkan menulis laporan beban kerja (BKD), akreditasi kampus, mengejar Sinta, Scopus, H-index, bahkan Q1-Q4. Sedangkan DPR? Yang penting tanda tangan absen sidang, meskipun tidur di kursi. Aneh, ya? Guru besar dipaksa menulis, anggota DPR bebas menutup mata. Seolah-olah, mata terpejam lebih penting daripada pena yang menulis.
Apakah Anda tahu, setiap tahun Indonesia kehilangan potensi ratusan miliar rupiah karena brain drain? Banyak dosen dan peneliti memilih kabur ke luar negeri karena di sana gaji lebih layak. Sementara di dalam negeri, mereka disamakan dengan “beban.” Padahal DPR yang sering jadi beban, tetap dipelihara. Negeri ini benar-benar ahli dalam memilih mana beban yang dipelihara, mana beban yang dibuang.
Dari sisi produktivitas, dosen menghasilkan penelitian, jurnal, buku, inovasi. Guru menghasilkan manusia berpendidikan. Sementara DPR menghasilkan undang-undang, sebagian besar justru kontroversial. RUU KUHP, RUU Minerba, RUU Cipta Kerja—semua meninggalkan luka di masyarakat. Ironisnya, justru undang-undang itulah yang menjadi dalih menaikkan gaji dan tunjangan mereka. Dosen menghidupkan ilmu, DPR menghidupkan polemik.
Coba tanyakan kepada rakyat kecil: siapa yang lebih mereka rasakan manfaatnya, dosen-guru atau DPR? Anak-anak desa tahu arti guru karena guru mengajari mereka menulis dan berhitung. Tapi DPR? Paling-paling mereka tahu saat masa kampanye, ketika sembako dibagikan. Sesudah itu, lenyap. Jadi jelas, dosen dan guru nyata, DPR maya. Tetapi gaji DPR nyata, gaji guru maya.
Kita sedang menyaksikan sebuah komedi ironis: negara memuliakan politisi dengan gaji fantastis, sementara mendiskriminasi guru dengan gaji seadanya. Padahal, jika guru dan dosen berhenti mengajar sehari saja, negeri ini lumpuh. Tetapi kalau DPR berhenti sidang satu tahun pun, rakyat tetap hidup normal. Jadi siapa sebenarnya yang beban?
Inilah kejamnya realitas: aturan yang dibuat bukan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk memelihara kenyamanan elite. Syarat jadi DPR dipermudah agar kursi tetap ramai, syarat jadi dosen dipersulit agar hanya sedikit yang bisa masuk. Seakan-akan, ilmu dianggap ancaman, sementara kepentingan dianggap kebutuhan. Negara seakan berkata: “lebih baik punya politisi banyak, daripada punya ilmuwan banyak.”
Akhirnya, kita sampai pada pertanyaan yang membuat para guru menangis darah: sampai kapan bangsa ini akan membiarkan guru dan dosennya terhina, sementara pejabatnya dimuliakan? Apakah kita rela anak-anak kita lebih bercita-cita jadi politisi oportunis daripada jadi ilmuwan jujur? Dan—jangan-jangan—kita memang sudah terlalu nyaman hidup di negeri yang menganggap kebodohan sebagai prestasi, dan kecerdasan sebagai beban?
Ya, begitulah kualitas dewan, karena mereka hanya bermodal uang dan janji-janji, sehingga yang terjadi adalah transaksi untung rugi meskipun hal itu sangat menyakiti hati rakyat. Mereka bekerja hanya untuk kepentingan diri dan partainya. Just it forever,,,