Pada titik ini, kecenderungan-kecenderungan itu mewujud satu kedangkalan berpikir. Realitas yang seringkali berlainan, nyatanya tidak selalu bisa disederhanakan melalui satu tatanan bahasa. Menarik-paksa kenyataan-kenyataan yang beragam ke dalam satu konstruksi teks artinya “membungkam” kompleksitas dan pluralitasnya, yang pada hakikatnya selalu ada dan terus mengalami perubahan.
Watak nalar modern itu pada gilirannya terbentur pada dinding aturan yang dibangunnya sendiri. Usaha untuk merasionalkan segala sesuatu justru menjelma ambisi akan totalitas, yang ditunaikan dengan membredel perbedaan dan keragaman. Kendati puluhan tahun lalu modernisme telah digugat oleh tidak sedikit pemikir barat seperti Lyotard, Foucault, Derrida dan yang lain, bekas-bekasnya masih jelas terlihat dan terasa hingga kini.
Alhasil, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu sukses mempertontonkan kegamangan dan keambiguan paradigma modern. Dengan istilah-istilah buatannya, ia tidak mencoba menjawab persoalan, alih-alih menyelesaikannya.
Istilah-istilah itu–meminjam bahasa Lyotard dalam The Postmodern Condition–dipentaskan sebagai “mitos” yang seolah harus diikuti. Ia hanya diterbitkan, lalu dilimpahkan pada sasarannya. Tidak lebih. Kecuali, dengan ijtihad terbarunya Gus Ulil memiliki kalkulasi maslahah dan mafsadah tersendiri atas penyematan lakab “wahabi lingkungan” terhadap orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, sebagaimana yang seringkali beliau kampanyekan.
Tetapi, jika “wahabi lingkungan” ditujukan pada kelompok yang ekstrem terhadap pemeliharaan lingkungan, bukankah kalangan yang disebut moderat terhadap isu pertambangan akan dengan mudah disebut “sunni tambang”? Wallāhu a’lam.