Kita hidup dalam sebuah ironi besar yang dibungkus rapi dengan pita jargon pendidikan. Di satu sisi kurikulum pendidikan kita sibuk menggembar-gemborkan pentingnya “berpikir kritis”, “kreativitas”, dan “kemandirian”. Orang tua membanjiri anak mereka dengan berbagai les tambahan, buku bacaan, dan mainan edukatif dengan satu harapan tunggal: agar sang anak tumbuh menjadi sosok yang pintar dan mampu bernalar.
Namun, di sisi lain, struktur sosial dan budaya kita secara diam-diam menyiapkan sebuah palu godam yang siap menghantam anak ini ketika mereka benar-benar mulai berpikir kritis dan mempertanyakan keadaan sekitarnya. Kita mengajarkan mereka untuk bernalar, namun dengan segera menghukum mereka ketika nalar itu bekerja dan mulai mengganggu zona nyaman otoritas orang dewasa.
Ruang kelas sering kali menjadi saksi bisu dari paradoks yang menyedihkan ini. Bayangkan seorang anak dengan keberanian yang polos mempertanyakan suatu pertanyaan dari sang guru. “Pak, kenapa kita harus menghafal rumus ini kalau di dunia nyata kita bisa memecahkan dengan menggunakan logika terapan atau teknologi?”
Pertanyaan semacam itu, sesungguhnya merupakan indikasi nyata berjalannya proses berpikir untuk melangkah lebih tinggi seperti analisis dan sintesis, kerap kali dijawab dengan tatapan tajam atau bahkan kemarahan. Jawaban yang keluar dari lisan pendidik bukanlah sebuah diskusi dialektis yang bertujuan untuk merangsang rasa keingintahuan bagi murid, melainkan sebuah teguran keras: “Jangan banyak tanya, kerjakan saja apa yang ada di buku!” atau “Kamu berani membantah guru?”.
Di titik krisis ini, sekolah berhenti berfungsi sebagai taman belajar dan berubah bentuk menjadi pabrik kepatuhan. Anak diajarkan, secara tersirat namun memukul keras, bahwa kebenaran adalah milik tunggal mereka yang berdiri di depan kelas, bukan suatu yang dicari, diuji, atau didiskusikan secara bersama-sama.
Hukuman atas pemikiran kritis ini tidak selalu berupa sanksi fisik; sering kali ia berwujud pembungkaman mental dan pelabelan sosial sebagai “anak nakal”, “pembangkang”, atau anak yang “kurang ajar”.
Akar dari tradisi pengebirian nalar ini tertanam amat kuat dalam budaya feodal yang masih setia menggerogoti struktur masyarakat kita. Dalam kerangka budaya semacam ini, hierarki usia dan status kepangkatan dipandang sebagai sebuah kebenaran mutlak yang sama sekali tak boleh diusik. Mereka yang lebih tua dan memiliki otoritas dianggap selalu benar secara otomatis, dan mereka yang muda diwajibkan untuk tunduk patuh tanpa syarat.
Hal itu mengingatkan kepada kita pada kritik fundamental yang pernah dilontarkan oleh Y. B. Mangunwijaya (Romo Mangun) dalam bukunya Pendidikan Manusia Merdeka.